tata naskah dinas. jenis dan format Naskah Dinas; b. tata naskah dinas

lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas; 4. n. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Adapun yang perlu diketahui terkait karakteristik naskah dinas ialah dasar hukumnya. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan. B. sedangkan Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan. Tata Naskah Dinas Tertentu pada Higher Education for Technology and Innovation (HETI). Reviu Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemendikbudristek. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Tahun. Dokumen ini berisi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanggal Pengundangan. Pencabutan. Laporan M. 16. Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. 31, BN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk keseragaman dalam upaya memperlancar kegiatan surat-menyurat diperlukan adanya pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengikuti dinamika perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah. Pejabat Pengundangan. BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS Jenis Naskah Dinas. Menimbang: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penyesuaian pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali; b. pdf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi. TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA. Pasal 3 Pedoman Tata Naskah Dinas yang telah ada di lingkungan Institut Pertanian Bogor agar disesuaikan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas ini mulai 1 Juni 2017. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-161/J. Indonesia. Buku Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi. E. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. bahwa dalam rangka keseragaman dan terti b administrasi penyelenggaraan P emerintahan Gampong , perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas di. Kewenangan penandatangan naskah dinas adalah hak dan kewajiban seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. 28, BN. Judul. 00 WIB. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Kementerian Ketenagakerjaan. TATA NASKAH DINAS. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Telaah Staf. Pedoman tata naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyimpanan, dan pengelolaan naskah dinas di lingkungan KLHK. Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuanmenciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. U. Peraturan Perundang-undangan. U. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Jenis. Asas Kecepatan dan Ketepatan Naskah Dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran dalam redaksional, procedural dan distribusi. ketelitian; b. yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. 11/MEN/X/2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Nota Dinas E. B. Dengan diterbitkannya buku pedoman ini maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Persuratan di Lingkungan. 01/2018, BN. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang berwenangPelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agu ng dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang akan diselenggarakan: pada hari/tanggal : 1. Naskah Dinas Penetapan a) Keputusan Gubernur TENTANG undangan yang KESATU Memuat p Kota sesuai Salinan sesuai dengan aslinya dan nama GUBERNUR JAWA TIMURPenentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yang diatur sebagai berikut. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 adalah dokumen resmi yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengelolaan, dan pengarsipan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas; dan 4. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara: Keterangan: Mencabut. 061. (5) Asas kecepatan dan ketepatan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Petunjuk Pelaksanaan Tata naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. ABSTRAK: Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan. E. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk keseragaman dalam upaya memperlancar kegiatan surat-menyurat diperlukan adanya pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial. Tipe Dokumen. tata naskah dinas di lingkungan pemerintah prov. Tata Naskah Dinas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 12. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata POB01 Tata naskah dinas ipb versi. Pasalnya, Format penulisan dan tata naskah yang rapih menunjukkan keprofesionalan seseorang dalam berkinerja. 1410 , 201 9 KEJAKSAAN. Pejabat yang Menetapkan. Satuan Pendidikan, dan Lembaga dalam tata naskah dinas. Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. Catatan Status. Peraturan ini berisi tentang sistematika pedoman Tata Naskah Dinas. TATA - NASKAH - DINAS 2021 PERWAL NO. pengendalian Naskah Dinas; g. Pendahuluan dan pe ngenalan bahasan b. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO A. tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. 11 8. TATA NASKAH DINAS: Bahasa: Indonesia: Lokasi:-Urusan Pemerintahan: Perangkat Daerah: Penandatangan: TITON KARNAVIAN: Pemrakarsa: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dokumen. 2020. Nomor Tambahan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. Tanggal Pengundangan: Status; Status: Diubah : Nomor peraturan: 28 Tahun 2020: Tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas: Tanggal Pengundangan:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. (2) Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. TEU Badan. Pasal 2 {1} Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagr pemerintahan daerah dalam menJrusun tata naskah dinas. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok. c. 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999. Agar tercipta keseragaman naskah dinas, UGM menyusun kebijakan tata naskah dinas. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. 330, PERATURAN. 1483, jdih. 2020. Naskah dinas arahan. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau. Asas Pelaksanaan Tata Naskah Dinas; Tata Naskah Dinas di lingkungan kementerian meliputi: a. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan kedinasan perlu mengatur tata naskah; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2007 tentang Tata Naskah Dinas perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam. 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. B. TATA CARA PENOMORAN NASKAH DINAS POLA BARU A. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan tinta untuk naskah dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, perlu pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah. ABSTRAK:: a. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021. Pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 58 Halaman. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012. 23. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KREATIF TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. Tata Naskah Dinas di Ling kungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. Maksud dan Tujuan 1. Prinsip Tata Naskah Dinas. UNDUH. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah. 758 -21- (2) Selain Lambang Negara atau Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Naskah Dinas dapat ditambahkan atribut tertentu sesuai. memperbaiki pelaksanaan tata Naskah Dinas dan pengelolaan Naskah Dinas olehunit pengolah; darr/atau b. Tata Naskah dinas yang bersifat khusus antara lain naskah dinas dalam hal kepegawaian, penagihan pajak, pemeriksaan pajak. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. d -XP·DW/ Tanggal 3 s. d 4 Agustus 2023 untuk sosialisasi sewilayah Pe ngadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. Tahun. 609,. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 16. Tata Naskah Dinas Tertentu pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. pengamanan Naskah Dinas; e. : Peraturan Perundang-undangan. 2. Dasar hukum utama yang mengikat penulisan naskah dinas ialah Peraturan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Tata Naskah Dinas. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BPKP, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna,. 16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan. ABSTRAK PERATURAN. Maksud dan Tujuan 1. 2. Naskah dinas arahan merupakan. Tapi sayangnya, tata naskah dinas tersebut sedikit sekali mengatur tentang tata bahasa termasuk penulisan dinas. Latar Belakang Tetap. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Asas-asas Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas; 3. ABSTRAK: bahwa dalam rangka upaya mewujudkan efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan naskah dinas sebagai dokumen resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata naskah. Tata Naskah Dinas yang diterbitkan oleh 2 Kementerian/ Lembaga ini memang agak sedikit berbau ego sektoral, masing-masing lembaga menempatkan diri sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur terkait Tata Naskah Dinas. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (7) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaituTata Naskah Dinas adalah pengaturan mengenai jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. b. Tata Naskah Dinas yang diterbitkan oleh 2 Kementerian/ Lembaga ini memang agak sedikit berbau ego sektoral, masing-masing lembaga menempatkan diri sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur terkait Tata Naskah Dinas. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan tata naskah dinas. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tanggal Penetapan. Naskah dinas yang telah diterbitkan dengan menggunakan kode dan penomoran sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku. F. 7. pdf. D. 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem. 2018.